YURISTGAMEINIGAMEID101

5 Point Penting UU No. 13 Tahun 2003 yang diubah menjadi Cipta Kerja

 

zonantt.com
Foto: Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)

5 point penting yang UU Cipta Kerja setelah disahkan yang dianggap menyusahkan dan menjadi kontra bagi para buruh dan dan para pekerja.!

UU No. 13 Tahun 2003

Tentang ketenaga kerjaan

Sebelum Diubah

Sesudah Diubah

1.      Upah Minimum Buruh

-          Pasal 89

Upah minimum ditetapkan ditingkat provinsi, kabupaten /kotamadya dan sectoral

Sistem upah minimum yang diatur oleh sectoral ini dianggal sangak menguntungkan

1. Upah Minimum Buruh

-      Pasal 88c

Upah Minimum Buruh berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dan yang merujuk pada Laju Inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sedangkan Upah Menimum Kab Kota dihapus dari UU cipta kerja yang menyebabkan penhasilan buruh menurun.

2.      Waktu Kerja Buruh

-          Pasal 78

Waktu lembur 3jam/hari dan 14jam/minggu

-          Pasal 79

Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 5 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggi

2. Waktu Kerja Buruh

-        Pasal 78 ayat 1b

waktu kerja lembur maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu

-        Pasal 79 ayat 2b

Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu

waktu kerja ini dianggap berlebihan dan ini yang dianggap sebagai kesalahan.

3.      Kontrak kerja

-          Pasal 59

Perjanjian kontak kerja paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun

Nah ini berarti kewajiban perusahaan untuk memikirkan proses selanjutnya dan bagaimana nasib dari pekerja bisa diangkkat jadi pegawai tetap atau tidak

3. Kontrak Kerja

-        Pasal 59

Perjanjian kontrak kerja dihapus batas waktunya. Ini dianggap sangat merugikan karena pekerja tidak tahu kapa dianggkat menjadi pegawai tetap.

4.      Pesangon pekerja / buruh

-          Pasal 156

Nilai pesangon 32 kali upah buruh atau pekerja yang pengusaha dna pemerintah.

4. Pesangon Pekerja atau buruh

-     Pasal 156

Nilai pesangon menjadi 25 kali upah. yang dibayar oleh pengusaha sebanyak 19 bulan, dan 6 bulan sisanya dibayar BPJS ketenagakerjaan.

Ini menyebabkan jumlah nilai pesangon dipotong sebanyak 7 bulan kerja

5.      Perekrutan TKA (Tenaga Kerja Asing)

-          Pasal 42

Pemberi kerj ayang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki ijin dari mentri atau pejabat yang dituju

Dengan kata lain TKA yang ingin dipekerjakan di Indonesia wajib mengantongi ijin dari pemerintah pusat maupun daerah.!!

5. Perekrutan TKA (Tenaga Kerja Asing)

-        Pasal 42

Perekrutan Tenaga Kerja Asing dipermudah perusahaan yang menjadi sponsor hanya membutuhkan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Dan bisa dianggap pekerja lokal yang tidak berkompeten bakal bertaburan.

Dari lima poin perubahan UU Ketenagakerjaan no 13 yang diatas bisa dipastikan pekerja/buruh akan lebih dipersulit karena perubaha tersebut dan akan lebih banyak keluhan dari pekerja.

Dan akan menjadi polemik yang akan dimanfaatkan untuk menjadi salah satu POINT dalam berpolitik di Negaraku Tercinta INDONESIA ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜…

About Author

Related Post